Profile

PROFILE

 

VISI DAN MISI BPBD KAB. SAMPANG

Visi

“Sampang yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana”

Visi diatas berpengertian bahwasanya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sampang harus mampu mendorong & memotivasi & menggerakkan masyarakat sampang agar tangguh, handal  dan siap dalam menghadapi segala bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sampang.

Misi

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang adalah :

  1. Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
  2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pembinaan kesiagaan, pencegahan dini dan pengurangan risiko bencana;
  3. Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan kedaruratan dan Penyediaan logistik dan Kebutuhan Pangan saat Darurat bencana;
  4. Meningkatkan Pelayanan Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi Pasca Bencana

Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

TUJUAN & SASARAN

  1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

  1. Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara koordinatif, sinkron dan integrative sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
  3. Mewujudkan kondisi aman, tentram dan tertib saat terjadi darurat bencana.
  4. Mewujudkan terpenuhinya pemulihan dan perbaikan sarana-prasarana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di berbagai sektor.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang.

Rincian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan cara mengurangi resiko penderitaan akibat terjadinya bencana;
  2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  3. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk tidak berbuat sesuatu yang berakibat timbulnya potensi bencana;
  4. Meningkatkan partisipasi dan kesiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana dan potensi ancaman terjadinya bencana;
  5. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.

 STRATEGI & KEBIJAKAN

  1. Strategi
  • Membangun kemitraan antar stakeholder/pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana ( kerjasama dengan PMI, ORARI, SAR, PRAMUKA, KOPLING dll)
  • Membangun kesadaran kolektif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana ( kerjasama dengan swasta/pengusaha)
  • Membangun kerjasama lintas sektoral dalam penanganan penanggulangan bencana ( pembentukan Posko bersama penanganan bencana )
  • Membentuk Satuan Reaksi Cepat/SARPAT (Unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai.
  • Upaya Penanganan rehabilitasi dan rekontruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang handal
  1. Kebijakan
  • Meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana;
  • Upaya Pencegahan Bencana dan Pengurangan risiko bencana dengan Pendidikan pelatihan kemitigasian & pencegahan sejak dini
  • Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah bencana secara cepat, tepat, efektif serta terkoordinir/terpadu dengan Pemenuhan Kebutuhan dasar pangan & Logistik ke wilayah bencana;
  • Terselesaikannya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh melalui Kegiatan Rehabilitasi & Rekontruksi

 

TUGAS POKOK  & FUNGSI (TUPOKSI)

 Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Sekretariat dan Seksi pada BPBD Kabupaten Sampang antara lain :

  1. Sekretaris Pelaksana

Mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

  • Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  • Pengelolaan administrasi Kepegawaian;
  • Pengelolaan administrasi Keuangan;
  • Pengelolaan administrasi Perlengkapan;
  • Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
  • Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang/ seksi;
  • Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

 

  1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

  • Merumuskan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  • Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  • Melaksanakan kerja sama denga instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  • Memantau , evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

 

  1. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

  1. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  3. Mengkomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  4. Melaksanakan kerja sama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  5. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b UU 24 / 2007 meliputi :

  1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana,
  2. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
  3. Pemenuhan kebutuhan dasar,
  4. Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
  5. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

  1. perumusann kebijakan dibidang Penanggulangan bencana pada Pasca bencana
  2. Pengkoordinasiaan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan bencana  pada pasca bencana
  3. Pelaksanaan kerja sama denga instansi atau lembaga terkait dibidang Penaggulangan bencana pada pada Pasca bencana
  4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.
  • Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a UU 24/2007 dilakukan melalui kegiatan :
  1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
  2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
  3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  4. Pemulihan sosial psikologis;
  5. Pelayanan kesehatan;
  6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
  8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
  9. Pemulihan fungsi pemerintah, dan
  10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
  • Rekontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b UU 24 / 2007, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
  1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana,
  2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat,
  3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
  4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
  5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat
  6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya,
  7. Peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
X