Sejarah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdiri dari cikal bakalnya, Satuan Tugas Penanganan Banjir (SATGAS PB) yang dibentuk menangani masalah bencana bencana banjir di Kabupaten Sampang yang rutin terjadi tiap tahun dimusim penghujan. Adanya jenis bencana lain yang terjadi dikabupaten Sampang seperti angin puting beliung, tanah longsor, ditambah lagi kebakaran, sehingga pada tahun 2008 terbentuklah Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) yang bertugas tidak hanya menangani bencana banjir tapi menangani bencana lainnya. SATKORLAK ini berdiri secara fungsional dibawahnaungan SATPOL PP Kabupaten Sampang yang terdiri atas beberapa personil dari instansi antara lain SATPOL PP, Dinsosnakertrans, Bakesbangpol dan Dinas Ke PUan.

Sejak ditetapkan UUD 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dan diperkuat dengan adanya Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penaggulangan Bencana. Pada saat itu pula di Jakarta telah terbentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas untuk menangani bencana Tingkat Nasional, sehingga pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sampang  mulai menyusun draft Perda tentang  organisasi pelaksana Penanggulangan Bencana, yang kemudian disyahkan melalui Peraturan Daerah Kab. Sampang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi tata kerja Lembaga lain Kabupaten Sampang (yang didalamnya berisi pembentukan  Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan Pembentukan Sekretariat Korpri), selanjutnya Uraian tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Sekretariat dan Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. Dan pada tanggal 9 Agustus 2011 Bupati Sampang melantik Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, yang saat ini  Kantor BPBD berlokasi di Jl. Kusuma Bangsa Sampang No. 24.

X